Cara mengalahkan Jokowi

July 31, 2017 - Politik

Ada issue yang akan laku keras untuk di gunakan dalam Pemilu 2019, khususnya mengalahkan Jokowi, kata teman saya. Issue tentang Jokowi anti umat islam. Jokowi pro china dan PKI, Jokowi penggali hutang. Saya hanya tersenyum. Dan lagi, lanjut teman saya, bahwa issue itu dari sekarang sudah mulai ditiupkan. Apapun yang berkaitan dengan kebijakan yang menyentuh umat islam dijadikan pembenaran bahwa Jokowi anti Islam. Hebatnya partai partai lawan politik Jokowi, tidak lagi bicara tentang idiologi pancasila, tidak lagi bicara tentang nilai nilai kebhinekaan bangsa Indonesia. Bagi mereka yang peting Jokowi kalah. Bahkan keputusan Politik lewat mekanisme sidang Pleno DPR mengesahkan UU Pemilu dengan presidential threshold 20-25 dianggap lelucon. Ini semakin membuktikan mereka tidak paham bagaimana membangun insfrastruktur Politik kekuasaan dalam sistem demokrasi. Bayangkan apa jadinya bila presiden terpilih dengan PT 0%. ? apa engga lemah presiden itu dihadapan DPR? kan bisa kacau sistem presidentil negara ini.

Cobalah perhatikan, Jokowi mengeluarkan PERPPU Ormas , semua lawan politiknya serentak mengatakan Jokowi diktator dan sengaja memecah belah umat islam dan sekaligus meminggirkan perjuangan umat islam. Umat islam mana? islam mana? Jokowi itu beragama islam dan dia sumpah jabatannya diatas Al Quran. Soal PERPPU? itu PERPPU Ormas dibuat berdasarkan UUD 45 pasal 28. Bahwa siapapun berhak mendirikan organisasi tapi karena UUD 45 itu dasarnya adalah Pancasila maka tentu organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau bertentangan itu artinya mereka tidak setuju dengan UUD 45 pasal 28, lantas mengapa masih ngotot mau berorgansasi di republik ini. Wacana agar dana haji digunakan untuk insfrastruktur disikapi sebagai bentuk campur tangan negara terhadap urusan agama. Padahal sebelumnya UU tahun 2014 memang mengamanahkan dana haji menjadi tanggung jawab negara, yang dananya bisa ditempatkan dalam istrumen pasar uang juga investasi langsung. Saya rasa kalau PERPPU dan wacana dana haji itu itu dijadikan dasar menebarkan issue Jokowi anti islam, tentu semakin menunjukan kebodohan sendiri.

Jokowi pro China? Kerjasama ekonomi China indonesia bukan atas kekuasaan Jokowi tapi karena amanah UU dan Peraturan yang dibuat sejak era presiden sebelumnya. Samahalnya kebijakan dengan jepang, belanda yang bermitra dengan Indonsia sejak era Soeharto. Mengapa kepada bangsa yang pernah menjajah kita , kita bisa menerimanya, tapi kepada China yang tidak pernah menjajah kita justru kita melarang. Dan menjadikan stigma China itu sama dengan PKI. Padahal china tidak memberikan bantuan uang untuk tujuan politik mengekspor idiologinya sebagaimana halnya AS group memberikan bantuan kepada Soeharto, tapi kerjasama ekonomi atas dasar keuntungan bersama. Dimana salahnya ? Soal penyalah gunaan VISA wista oleh TKA asal China, itu terjadi bukan hanya pada TKA asal china tapi hampir semua TKA yang ada di Indonesia. Tapi kasusnya tidak umum, hanya segelintir saja yang menyalah gunakan VISA wisata untuk tujuan bisnis. Jadi … Read more

Leave a Reply