MENGAPA PRESIDEN JOKOWI TDK DISUKAI OLEH TRAH SUHARTO, SBY, DAN PRABOWO……. ???

July 23, 2017 - Politik

Kericuhan yg terjadi bukan tentang pribumi, agama, kebangkitan PKI atau disintegrasi. Ini cuma tentang sekelompok orang yg berjibaku untuk menjaga dan menguasai warisan hasil merampok selama 32 tahun.

Mereka harus menjaga warisan itu dari penguasa baru, yg ingin mengambil hasil rampokan dan mengembalikan kepada rakyat Indonesia.

Mereka tidak perduli siapa yg jadi pemimpin, selama bisa dikendalikan, pemimpin itu akan didukung, bila tidak, harus secepatnya dilengserkan. Kuda boleh berganti, sais harus tetap.

Abdurrahman Wahid atw Gus Dur, tidak mungkin berpihak kepada mereka, sebab itu kekuasaan Gus Dur harus dilengserkan, meski beliau adalah seorang Ulama dan Tokoh NU. Organisasi Islam terbesar Indonesia.

Gus Dur adalah musuh Soeharto. Dalam acara Kick Andy pada 15 Nopember 2007, Gus Dur secara frontal mengatakan “Pemimpin di Indonesia ini yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Pak Harto”.

Pada Muktamar PBNU tahun 1994 di Cipasung, Suharto memecah NU dengan melakukan Muktamar Tandingan. Namun krn kuat dan solidnya warga NU, Muktamar tandingan tersebut gagal untuk menyingkirkan Gus Dur. Lengkap sudah ketidaksukaan Soeharto terhadap Gus Dur.

Megawati juga bukan tokoh yg bisa diharapkan bagi mereka. Trah Soekarno dianggap duri dalam daging bagi Soeharto.

Tahun 1996, Megawati dipaksa lengser oleh Soeharto dari ketua PDI yg akhirnya menimbulkan perpecahan ditubuh PDI dan berakhir dengan peristiwa 27 Juli 1996.

Pada pilpres tahun 2004, mereka menggelontorkan isu bahwa dalam Islam, wanita tidak boleh dipilih sebagai pemimpin dan dalam PDI-P, terdapat org2 PKI.

Bambang Yudhoyono bisa menyelesaikan dua periode kepemimpinan. Tapi harus diingat,meskipun diakhir era Orde Baru SBY bukan penentu komando dalam Militer, tapi jabatan Beliau adalah Kassospol ABRI. Jabatan strategis dalam pembinaan perpolitakan diwaktu itu.

SBY pun menaruh hormat terhadap penguasa Orde Baru itu. SBY tidak responsif ketika adanya tuntutan penyelidikan dan pemeriksaan harta kekayaan Soeharto.

Jokowi bukan siapa2 ketika Orba berkuasa. Beliau hanya tukang Mebel.

Saat Beliau menjadi walikota Solo, masih banyak pujian yang diberikan. Namun ketika beliau bergerak untuk menjadi DKI 1, menjadi warning bagi penikmat kekuasaan. Apalagi Jokowi berasal dari partai musuh Orba, PDI-P.

Ketika PDI-P mengusungnya sebagai RI 1, genderang perangpun mulai ditabuh. Gaya Orba pun dilakukan. Isu PKI, ketidak jelasan keturunan dan agama yang dianut. Semua isu dipaksakan untuk menjegalnya.

Saat Jokowi menutup Petral tahun 2015, para penjaga warisan orba semakin yakin bahwa Jokowi adalah orang yg harus disingkirkan. Apapun caranya, berapapun biayanya.

Petral adalah wadah para perampok warisan orde baru dalam mengelola hak jual beli minyak ke Pertamina.

Dengan ditutupnya Petral, Pertamina bisa menghemat 250 Milyar/hari. Siapa yg selama ini menikmati uang 250 milyar/hari?

Untuk diketahui, Tommy Soeharto dan Bob Hasan memiliki saham masing2 sebesar 20%. Dan saat pilpres 2014, Reza Chalid, sebagai pengendali Petral, ikut mendanai pencalonan Prabowo sebagai capres.

Menjelang pilpres 2014, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menjanjikan untuk tidak akan menaikan pajak PT Freeport saat berpidato di acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon.

Alih2 mendapat keringanan pajak, Jokowi yg terpilih sebagai Presiden justru melakukan divestifikasi saham PT Freeport sebesar 51%. Siapa yang sakit hati dengan kebijakan Jokowi?

Ketika Ahok melakukan blunder tentang ayat suci, hal tersebut seperti menjadi bahan bakar bagi mereka untuk melengserkan Jokowi. Ahok yang melakukan blunder kenapa Jokowi juga harus dilengserkan?

Jokowi dan Ahok adalah satu paket yang ingin dilengserkan, Jokowi-Ahok bukan penikmat kekuasaan dan tidak bisa dibeli. Tidak ada beban bagi mereka berdua untuk melaksanakan reformasi. Namun para pembenci gerakan reformasi tidak menyukai hal itu.

Jadi jelas ya, ini cuma amanat untuk menjaga hasil rampokan.

JOKOWI DAN ISUE PKI
Tulisan Ari Wibowo

Jokowi memang sialan. Dia melakukan banyak hal yang tak pernah bisa dilakukan oleh presiden presiden sebelumnya. Jokowi seorang risk taker yang berani mengambil resiko dengan kalkulasi yang matang dan resiko terburuknya sudah bisa diukur. Jadi bukan sekedar nekat dan “gacuk ngglundung”.

Disaat semua presiden sebelumnya tersandera dengan komposisi APBN yang 60 – 70% nya tersedot untuk bayar hutang, belanja rutin dan subsidi, sehingga alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan investasi produktif sangatlah minim karena lebih banyak untuk belanja konsumtif, Jokowi berani mengambil resiko dengan memindahkan budget subsidi menjadi budget membangun infrastruktur.

Disaat isue “berhutang” masih laku dijual ke publik sebagai sebuah aib pemerintah, ternyata kabinetnya Jokowi berani mengambil resiko tersebut dan mensiasati kekurangan biaya pembangunan infrastruktur melalui pos hutang luar negeri. Argumennya masuk akal, yaitu rasio hutang terhadap PDB (produk domestik brutto) masih dalam batas kewajaran bahkan cenderung lebih rendah dibanding negara penghutang lainnya. Argumen lainnya, hutang dibuat bukan untuk keperluan konsumtif (misal subsidi) atau untuk dikorupsi.

Jadi hutang diambil untuk membangun infrastruktur, dan infrastruktur yang baik adalah stimulan efektif untuk bertumbuhnya ekonomi riil. Jika ekonomi menggeliat, akan menyerap tenaga kerja, ada perputaran uang, ada peningkatan daya beli, ada kontribusi pajak yang masuk ke kas negara. Dari situlah negara punya pendapatan tambahan untuk membayar bunga serta mengangsur cicilan pokoknya. Semuanya pasti butuh waktu, tak mungkin terjadi secara instan.

Lawan politik Jokowi tahu banget mengenai hal ini. Mereka melihat Jokowi begitu agresif membangun pelabuhan, bandara, jalan tol, waduk, rel KA, pembangkit listrik, kilang minyak dll. Jika publik awam sampai tahu betapa luar biasanya efek dari semua progres pembangunan fisik itu, mereka takut Jokowi mendapat penilaian positif. Mereka takut pamor Jokowi melambung tinggi, mereka takut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangat bagus, sehingga popularitas serta elektabilitasnya meningkat.

Untuk itu perlu dicarikan isue guna menutupi serta menghambat prestasi Jokowi. Itulah sebabnya mereka memperalat gerombolan radikal supaya terus membikin negeri ini selalu hiruk pikuk dengan isue kamtibmas. Tak boleh ada jeda sedikitpun. Aksi demo serta terorisme akan membuat masyarakat ketakutan dan terancam. Energi publik habis terbuang untuk membahas teror dan sejenisnya. Mereka lupa melihat prestasi Jokowi.

Isue PKI adalah satu satunya isue ampuh yang tersisa untuk menggoyang Jokowi di Pilpres 2019 nanti, karena isue lain mudah dipatahkan. Jangan heran jika yang bikin ribut jelas jelas mengibarkan bendera hitam sebagai identitasnya, tapi yang jadi kambing hitam adalah PKI. Jangan heran jika pelaku aksi terorisme berteriak ‘thagut’ yang jelas jelas bahasanya kaum radikal, yang dituding tetap saja PKI.

Publik dianggap bodoh. Yang lagi berenang di kolam jelas jelas seekor bebek, tapi mereka kompak menyebut itu adalah ayam. Modalnya cuma publikasi dan propaganda secara masif kalau perlu hoax, berharap orang lain merasa matanya rabun dan ragu bahwa yang dilihat memang seekor ayam.

Grand skenarionya memang mengaburkan prestasi Jokowi dan menciptakan ancaman psikis tentang PKI dan terorisme di benak publik. Pinternya mereka, kemasan anti Jokowi ini disajikan dalam sentimen agama, karena mereka tahu bahwa banyak orang kurang wawasan yang mudah dipengaruhi dengan sentimen agama. Inilah jurus ampuh untuk merebut kekuasaan dari tangan Jokowi.

Sabar ya, negara ini tetap akan gaduh hingga 2019 nanti.

Leave a Reply