Vatikan – UU Kesehatan & Aborsi

 

Oleh Bonar Panjaitan

 

Kontroversi Reformasi Undang-Undang Kesehatan AS

DPR AS akhirnya menyetujui Rancangan Reformasi Undang-Undang Kesehatan dengan kemenangan tipis 219-212 suara.  Seluruh anggota Partai Republik yang berjumlah 178 menentangnya dengan didukung oleh 34 anggota Partai Demokrat.  RUU yang akan menjadi UU begitu ditandatangani oleh Presiden Obama dinilai sebagai sebuah langkah historis.  Program raksasa bernilai 940 miliar dolar ini akan memberi perlindungan asuransi kesehatan kepada tambahan 32 juta warga AS. Karena sebagian dari dana di atas akan dipakai untuk membayar premi asuransi bagi mereka yang kurang mampu.  Ada juga yang dipakai untuk membantu berbagai rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  Dengan demikian seluruh warga AS akan dicakup oleh asuransi kesehatan sesuatu yang telah diupayakan oleh setiap presiden dari Partai Demokrat sejak Presiden Harry Truman dan telah menjadi isu di AS sejak 100 tahun yang lalu.

Historis berarti hebat tetapi bukan berarti tanpa masalah.  Proses selama satu tahun ini telah diisi dengan perdebatan sengit, ancaman, negosiasi dan kompromi antara Demokrat dan Republik mengenai isi dari undang-undang.  Terjadi berkali-kali perubahan dalam rancangan.  Begitulah kalau para ahli hukum dan politisi dengan kepentingan masing-masing membahas sebuah peraturan. Bukan hal aneh mestinya karena rakyat Indonesia juga baru-baru ini menyaksikan sengitnya partai-partai dalam DPR-RI menyusun dan memoles kata-kata yang akan muncul dalam kesimpulan akhir Pansus Angket Skandal Bank Century.  Lalu mengapa undang-undang reformasi kesehatan ini begitu sengit diperdebatkan?  Apakah yang menjadi isu krusial di dalam isi undang-undang itu?

Apakah karena sekarang perusahaan-perusahaan besar wajib mengasuransikan pegawainya dan perusahaan-perusahaan asuransi tidak boleh menolak memberi perlindungan kesehatan dengan alasan gender atau karena pegawai tersebut sudah mengidap penyakit tertentu?  Mungkin ada karena alasan komersil, tapi bukan yang terutama.  Memang sebagian berpendapat bahwa reformasi undang-undang kesehatan ini terutama menguntungkan golongan bawah sementara dana yang dipakai kebanyakan berasal dari golongan atas.  Itu juga menjadi isu walaupun bukan yang terutama.  Sesungguhnya yang menjadi isu kunci adalah kekuatiran dari kelompok konservatif (terutama yang ada di Partai Republik) bahwa dana pemerintah pusat akan disalurkan juga untuk membantu masyarakat yang akan melakukan aborsi.  Dan rumah sakit (termasuk yang dikelola oleh Gereja Katolik) tidak boleh menolak pasien karena mereka juga mendapat kucuran dana pemerintah.  Partai Republik yang merupakan partner utama Vatikan sangat menentang aborsi yang merupakan salah satu doktrin utama Gereja Katolik yang menganut pendekatan pro-life.  Berbeda dengan Partai Demokrat yang tidak keberatan dengan aborsi dan menganut pendekatan pro-choice.  Partai Demokrat memberi kebebasan bagi setiap orang untuk memutuskan apakah mau melakukan aborsi atau tidak – ada pilihan.

Menjadi menarik ketika selama bertahun-tahun reformasi undang-undang kesehatan ini dipelopori oleh Senator Edward Kennedy, Demokrat dari Massachussetts.  Kennedy adalah seorang penganut Katolik yang kuat turun temurun.  Kennedy belum berhasil menggolkan rencana ini sampai akhir hidupnya, bahkan setelah kepergian Kennedy kursi senatornya direbut oleh Scott Brown dari Partai Republik yang berkampanye untuk menentang reformasi kesehatan ini.  Ketika Kennedy meninggal, banyak pihak berpikir bahwa program ini akan kendur dengan sendirinya.  Kenyataannya yang meneruskan upaya reformasi ini adalah Ketua DPR AS Nancy Pelosi, juga seorang penganut Katolik tetapi yang mendukung aborsi. Pelosi kemudian mendapat julukan ”the New Ted Kennedy”. Partai Demokrat memang lebih liberal dalam soal agama dibanding Partai Republik yang konservatif. Itu sebabnya ketika masih berkampanye pada tahun 2007 Barack Obama mengatakan bahwa di antara hal-hal yang pertama yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi presiden adalah menandatangani Freedom of Choice Act yang memberi kebebasan untuk aborsi. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap wanita mempunyai hak untuk memutuskan apakah memelihara atau mengakhiri hidup janin dalam kandungannya jika kandungannya masih kecil bahkan seandainyapun telah besar jika hal itu mengancam hidupnya.  Tidak heran kalau seorang petinggi Vatikan mengatakan bahwa jika Obama melakukan hal itu dalam bulan pertama pemerintahannya, hal itu sama dengan sebuah perang (would be the equivalent of a war).  Vatikan mengatakan bahwa hal itu adalah suatu isu moral di mana dunia selama ini, (dan Vatikan ingin agar dunia) melihat Vatikan sebagai penjaga moral dunia.  Lihat thetrumpet.com – Vatican Set to Turn Against America.  Pada kesempatan itu Francis Stafford, kardinal Amerika tertinggi di Vatikan mengatakan bahwa agenda dan visi Obama adalah agresif dan memecah belah.  Dia mengatakan telah membayangkan beberapa tahun-tahun ke depan ini sebagai masa yang paling memecah belah di dalam sejarah negara saya (AS).  Vatikan gusar jika rumah sakit yang dikelola oleh Gereja Katolik kedatangan pasien yang meminta untuk dilaksanakan aborsi.  Rumah sakit di AS tidak boleh menolak pasien yang datang untuk meminta pertolongan medis.  Itu undang-undang.  Lihat WAO, 23 Januari 2009, Serial Akhir Zaman, Bagian ke-38.

Pada hari-hari terakhir sebelum pengambilan voting, Nancy Pelosi berbicara dengan Kardinal Theodore McCarrrick yang ada di Vatikan untuk menjelaskan reformasi undang-undang kesehatan ini.  Pada saat yang sama US Conference of Catholic Bishops menyerukan agar anggota DPR menolak reformasi UU kesehatan tersebut karena kuatir bahwa UU itu akan membuat orang bebas melakukan aborsi.  Namun dalam negosiasi pada hari-hari terakhir sebelum dilakukan voting pihak Gedung Putih berjanji bahwa segera setelah Obama menandatanganinya menjadi UU, Obama akan mengeluarkan executive order yang melarang penggunaan dana pemerintah pusat ini dipakai untuk aborsi.  Bahkan sebagian anggota DPR dari Partai Demokrat yang selama ini tidak mendukung reformasi tersebut dihubungi dan dibujuk oleh Presiden Obama untuk mendukungnya dengan iming-iming nantinya mereka akan dibantu pada waktu berkampanye untuk terpilih kembali menjadi anggota DPR.  Itu sebabnya beberapa dari mereka yang tadinya menentang UU ini berbalik dan menyetujuinya dalam pemungutan suara dengan kemenangan tipis 219-212 suara.  Dari hal di atas terlihat dua hal yang sangat menonjol yaitu: 1) campur tangan dari Gereja Katolik/Vatikan terhadap urusan dalam negeri AS, dan 2) masalah apakah sesuatu itu benar atau salah sangat relatif tergantung dari bagaimana seseorang melihat hal tersebut dari kepentingan dirinya.  Menilik kemenangan tipis di atas, kesuksesan dari UU kesehatan ini masih harus diuji lagi.  Saat ini tinta yang dipakai oleh Presiden Obama untuk menandatangani UU itu belum kering tetapi berbagai reaksi telah muncul dari berbagai negara bagian di AS.  Agar UU pemerintah pusat tersebut dapat diterapkan maka masing-masing negara bagian harus meratifikasi UU tersebut untuk diberlakukan oleh negara bagian tersebut.  Negara bagian yang mempunyai gubernur atau jaksa agung berasal dari Partai Republik telah menyusun rencana untuk menghalangi penerapan UU tersebut di negara bagiannya.  Kembali akan terjadi pertarungan panjang yang akan melibatkan kompromi, negosiasi dan berbagai tarik menarik di belakang layar.

Pemerintah Campur Tangan?

S

elain memberi bantuan kepada rumah sakit, pemerintah AS juga mewajibkan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang datang untuk berobat.  Yang dikuatirkan adalah bahwa orang yang mau melakukan aborsi juga harus diterima.  Memang pihak Gedung Putih telah berjanji bahwa Presiden Obama akan mengeluarkan keppres (executive order) yang melarang penggunaan dana yang disalurkan untuk melakukan aborsi.  Tetapi persoalan lain yang nampak adalah pemerintah mulai mencampuri hal-hal yang bersifat moral dan keagamaan, sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menurut Amendemen I Konstitusi AS. Selama ini urusan pengobatan dan asuransi adalah ditangani oleh pihak swasta, bukan pemerintah.  Pihak yang mendukung aborsi mengatakan bahwa urusan melakukan aborsi atau tidak adalah masalah moral dan urusan seseorang dengan Tuhan.  Pemerintah mestinya tidak campur tangan hanya karena sudah menyalurkan dana pemerintah.  Mungkinkah di satu saat nanti ketika pemerintah mengeluarkan dana untuk membantu masyarakat lalu memberi perintah bahwa penerima dana harus melakukan kewajiban keagamaan tertentu, misalnya harus berbakti pada hari Minggu?  Semuanya mungkin saja terjadi.

Menilik dari apa yang terjadi di atas, yaitu suatu peraturan yang ada kaitannya dengan doktrin keagamaan, kita meihat bahwa hal itu telah menimbulkan perdebatan seru di lembaga legislatif AS.  Walaupun banyak yang menentang namun pada akhirnya pemerintah yang akan menang.  Satu hari kelak jika UU Hari Minggu akan diberlakukan yang tentunya harus dimulai dengan melakukan perubahan atas Amendemen I tentunya hal ini akan menjadi perhatian semua orang.  Apa yang selama ini diperdebatkan bukanlah rencana untuk membuat undang-undang kesehatan, tetapi mereformasi peraturan yang sudah ada dengan alasan untuk sesuatu yang lebih baik dan untuk kepentingan umum (seluruh rakyat).  Selama ini sudah ada program pemerintah yang bernama Medicaid untuk menolong orang yang kurang mampu dan Medicare untuk mereka yang umumnya sudah berusia 65 tahun ke atas dan memerlukan banyak biaya pengobatan sementara mereka sudah tidak bekerja lagi.  Sekarang ini peraturan mengenai hari perbaktian sudah ada yaitu Amendemen I Konstitusi AS yang mengatur bahwa setiap warga negara boleh berbakti pada hari yang dikehendakinya asal tidak mengganggu ketertiban umum. Saatnya akan tiba bahwa Amendemen I ini akan direformasi demi kepentingan umum.  Dan jika pemerintah ngotot dan menggunakan segala iming-iming agar anggota legislatif akan mendukungnya, maka hal itu sangat mungkin terjadi.  Bukankah di antara para anggota legislatif berlaku humor yag mengatakan bahwa the law is made to be broken?  Dan bukankah bagi politisi berlaku semboyan the goal justifies the means, tidak ada teman yang abadi tetapi kepentinganlah yang abadi, dan pada akhirnya politic is a dirty game?

 

Leave a Reply